Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja pemerintah akan
mengalami hambatan berat seiring dengan munculnya dualisme kepemimpinan
di lembaga legislatif.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofriandri mengatakan, tak hanya pemerintah, kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta lembaga negara lain juga bisa bermasalah dengan munculnya kekisruhan di DPR ini.
"Kalau konflik ini berkepanjangan, DPD mengalami kebuntuan, BPK juga. Agenda internal DPR akan terbengkalai, agenda prolegnas, pembahasan Perppu Pilkada, pembahasan pmpinan KPK, semua terganggu," katanya, Sabtu (1/11/2014).
Hal senada dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidiq yang menilai kementerian Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan bisa bekerja karena tidak mendapatkan jatah anggaran.
Sebab DPR yang bertugas menyetujui anggaran kementerian tengah mengalami konflik politik. Pembahasan anggaran pun diklaim tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan seluruh pihak. Terutama untuk kementerian yang baru dibentuk.
"Sekarang ada kementrian baru, tidak punya anggaran. Untuk bisa punya anggaran, harus dibahas APBN Perubahan 2015. Kalau KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tetap mosi tidak percaya DPR tidak pernah bisa membahas," paparnya.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofriandri mengatakan, tak hanya pemerintah, kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta lembaga negara lain juga bisa bermasalah dengan munculnya kekisruhan di DPR ini.
"Kalau konflik ini berkepanjangan, DPD mengalami kebuntuan, BPK juga. Agenda internal DPR akan terbengkalai, agenda prolegnas, pembahasan Perppu Pilkada, pembahasan pmpinan KPK, semua terganggu," katanya, Sabtu (1/11/2014).
Hal senada dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidiq yang menilai kementerian Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan bisa bekerja karena tidak mendapatkan jatah anggaran.
Sebab DPR yang bertugas menyetujui anggaran kementerian tengah mengalami konflik politik. Pembahasan anggaran pun diklaim tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan seluruh pihak. Terutama untuk kementerian yang baru dibentuk.
"Sekarang ada kementrian baru, tidak punya anggaran. Untuk bisa punya anggaran, harus dibahas APBN Perubahan 2015. Kalau KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tetap mosi tidak percaya DPR tidak pernah bisa membahas," paparnya.
No comments:
Post a Comment