KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Di dalam mata kuliah Kapsel HAN ada penambahan materi dan juga sebagai perkembangan mata kuliah HAN. Adanya pergeseran dari sistem kodifikasi menjadi sistem kompilasi. Sistem kodifikasi dengan tiga ukuran dalam masyarakat :

1.    Larangan;

2.    Perintah;

3.    Kebolehan.

Contohnya dalam perjanjian harus memenuhi syarat – syarat tersebut di atas.

Kodifikasi mendapatkan reaksi keras, karena apakah hukum itu UU? Karena hukum bukan UU, UU hanya bagian dari hukum adanya keputusan hogeraad 1919 UU itu belum tentu merupakan hukum, hukum harus ditemukan dalam hukum konkrit karena hukum yang ditemukan dalam UU itu in abstracto  pada saat ada kasus di tempatkan UU yang abstrak ke kasus yang konkrit.

Perkembangan HAN dimulai ada 2 (dua) sektor yang pesat:

1.    Pertanahan, UU Agraria : ditempatkan sebagai perubahan terhadap kodifikasi. Khusus untuk agraria sudah dilepaskan dari sistem kodifikasi.

Peraturan pelaksana:

-       PP

-       Beschiking

-       Sertifikat tanah

2.    UU Perpajakan.

Permasalahan:

-       Daya ikat UU, kodifikasi hogeraad 1919,  In absracto : mengatakan bahwa UU itu bukan hukum. Hukum yang nyata adalah kaidah – kaidah yang nyata dan berkembang di masyarakat.

-       UU Sistem Pendidikan Nasional ditempatkan dalam kondisi yang konkrit dengan sekumpulan aturan perundang – undangan yang melengkapinya.

-       Abstracto to Concreto tapi memang konkrit, itulah kapita selekta yang berbicara mengenai prinsip2 sektorisasi peraturan perundang – undangan.

contoh: Hukum Kepegawaian sudah menjadi mata kuliah.

            Rekodifikasi : RUU KUHP 1970, KUHAP 1980, kodifikasi kepastian hukum kaitkan dengan hogeraad 1919 hukum adat itu harus diserap oleh UU. UU nya harus diganti prinsip2 kaitkan dengan UU. ex : asas retrokatif.

Tipikor : Ad Hoc modelnya UU No. 8 Tahun 1956

Peradilan Semu Pajak menonjol.

            Para birokrat harus punya pemahaman yang prima setidak – tidaknya yang berkaitan dengan pekerjaan karena ada penilaian masyarakat tentang palayanan kalau pejabat tidak mengerti HAN, pelayanannya tidak prima.

Konvergensi itu omong kosong UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, ada prinsip kalau UU yang sebelumnya tidak boleh dimatikan hanya karena ada UU baru. Perbedaan model bisnis tidak bisa dijadikan UU Konvergensi.

Kuliah minggu ke-3

Kesulitan lahir dari karakteristik HAN:

1.    Kondisi aturan perundang – undangan tidak memberikan ukuran yang tepat. ukuran ketidak tepatan itu sendiri, yang diterapkan…kaidah yang tepat …hukum pidana, hukum perdata : pasal 1338, 1320 adalah kaidah tepat. Pidana : 338, 362. 20 Tahun jadi 10 tahun itu adalah pertimbangan dari hakim seperti halnya perdata adanya putusan hakim. Dalam Han: tugas atau kaidah memberikan kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa norma atau kaidah dasar itu di gradasi oleh Undang – Undang yang ada di bawahnya .

2.    Sektor yang menjadi beban dari pemerintah itu banyak : sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, yang makin lama makin melebar menjadi tugas pemerintah sehingga kalau ingin melakukan penelitian dari kaca mata administrasi negara tidak semua sektor dilakukan oleh HAN.

Kok tidak ada acuan  yang tetap?

Kok banyak segi2 yang penting mana yang tidak penting?mana yang perlu diatur mana yang tidak? Ex: kewajiban belajar dibatasi oleh negara tidak tetap, untuk sekolah2 tertentu peraturan itu tidak berlaku absolut menyimpang dari ketentuan umum.

3.    HAN beda dengan IAN

ada pandanganklasik bahwa kalau pelajari HAN pendekatannya harus yuridis normatif. klasik : apakah ada tindakan2 yang melawan hukum, sebatas yang dilakukan oleh pejabat yang berkaitan dengan UU yang berkaitan dengan itu.

Bagaimana pelaksanaan dari UU itu? “pejabat ini melakukan pelanggaran terhadap peraturan2 yang ada”. Terbatas pada kacamata hukumnya saja. Pandangan klasik ini makin lama makin ditinggalkan karena makin kompleksnya UU menyebabkan komplek perubahan. Lahir dari UU itu tidak disusun secara sempurna karena masih ada peraturan pelaksanaan. Ex : KUHPerdata Penambahannya sedikit UU yang menyangkut penyelenggraan negara ada peraturan pelaksanaannya. Karena adanya orderinisasi yang lahir dalam pemerintahan eksekutif karena presiden butuh menteri, menteri butuh pejabat sehingga banyak penambahan norma – norma baru. Peraturan pelaksana dibuat oleh Birokrat itu sendiri karena mereka akan mewujudkan UU itu pada saat mereka membuat, apakah mereka melihat yuridis normatif?

Ex : Pejabat akan mempelajari sistem pendidikan.

            Pemahaman klasik berubah, harus punya wawasan mengenai sektor yang diatur, menempatkan asas – asas hukum. Persoalan HAN dan IAN dalam kenyataannya kesulitan – kesulitan itu dikemas dalam dua istilah itu.

4.    Pada saat reformasi Prof. Sjachran Basah adanya pemahaman monodualistis. Hasil penelitian yang melihat HAN tidak hanya dari penegakan hukum semata melainkan pilar2 kekuasaan negara. Kedaulatan negara dan hukum, dan kedulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat : ciri kebebasan

Kedaultan hukum  : ciri aturan

Kedulatan negara : ciri pemaksaan

Tidak bisa menempatkan dalam kondisi yang ideal karena masing – masing konteksnya terpisah.

Politikus : rakyat

Birokrat : negara

ahli hukum : hukum

Faktanya di serikat negara semua kedaulatan di semua negara ada. negara itu mengatur maka memerlukan aturan hukum. terikat tidak dengan kedaulatan hukum?

jawabanya tidak.

Kedaulatan rakyat bebas tidak?

tidak…ketiga kedaulatan harus dilihat hak – haknya. ex : kedaulatan rakyat itu bebas memilih berdemo. Kedaulatan hukum, kecendrungan hukum itu pemaksaan. Kedaulatan – kedaulatan itu hanya teori. Dominasi kedaulatan negara.Pemaksaan itu boleh tapi harus berdasarkan aturan yang berlaku. Kondisinya akan ideal kalau hukum bisa dilahirkan untuk menjamin kesejahtraan masyarakat, membatasi perlikau senonoh dari para pejabat.

            Prof. Sjachran terinspirasi dari lahirnya peradilan tata usaha negara keseimbangan antar ketiga kedaulatan pemaksaan bisa di nilai. pemaksaan dari hukum atau kehendak rakyat sendiri.

5.    Perkembangan :

kondisi monodualistis yang ideal untuk mencapai keseimbangan tidak mudah. menggambarkan suatu kondisi kedaulatan : Keinginan dari masyarakat  menjadi besar beban pemerintah menjadi besar pula. UU harus aplikatif sehingga apakah hukum yang terhambat implementasinya berupa pemaksaan2 masyarakat demo untuk dibuatnya suatu UU tapi ketika diberlakukan bagaimana? Masyarakat sendiri menjadi tidak ingin dipaksa dan dianggap merugikan. Bagaimana mengatasi hal ini?

a)    ruang lingkup dalam kontek penyelenggaraan negara

b)    negara penjaga malam hanya simbol – simbol saja teori itu, yang trendi itu negara kesejahtraan sebelum tahun 60 Utrecht (Indonesia menganut negara kesejahtraan). Untuk menagtur suatu hal tertentu. Penjaga malam : kalau ada masalah  baru turun.

            Masyarakat tidak melihat satu persoalan dengan kacamata yang sama jadi eksistensi UU itu akan terganggu, UU itu membatasi kecendrungan untuk melanggar. Setiap UU itu bersifat sektoral, mengatur hal – hal tertentu. UU tidak selalu dekat dengan masyarakat UU,hukum, dengan masyarakat. Pasal 5 UUD dalam UUD tidak hanya ada kedualatan rakyat namun ada juga kedaulatan negara dan hukum.

            Ada kaidah perdata ada juga kaidah administrasi, UU perkawinan itu perdata namun pada saat adanya pencatatan itu kaidah administrasi negara kalau ada pidana itu umum. program DPR membuat 20 – 30 RUU walaupun pada kenyataanya DPR itu tidak produktif membuat UU kalau bisa UU itu tetap agar kepastian hukumnya lebih terjamin.

Minggu ke- 4

Dosen tidak hadir, ada tugas tentang birokrasi yang ideal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Minggu ke – 5

Kuliah disampaikan oleh Dosen Aby Ma’ruf Radjab SH, M.Kes

Beliau menjelaskan mengenai birokrasi yang ideal itu ada tiga (coba cek dari siapa)

1. Khrismatik : bergantung pada pemimpin;

2. Tradisional : rentan jatuh;

3. Legal rasional : bisa berumur lebih panjang, bisa melakukan birokrasi terus menerus. kalau ada penyimpangan maka memperbaiki diri sendiri (self healing).

Birokrasi yang sakit, cirinya:

a)    tidak efisien dan efektif – cenderung mahal, koruptif

b)    tidak melayani

Di antara ketiganya semuanya tidak beres. Pada pergantian rezim – vacum of rule, power and law sehingga menimbulkan ketidakpastian. Birokrasi dianggap yang ke 4 dari ke 3 lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, (birokrasi) yang ketiga lembaga itu bisa hancur karena birokrasi yang gagal.

            Birokrasi itu harus efektif dan efisien dan melayani, masyarakat berubah sedangkan birokrasinya tidak berubah ini lah merupakan titik awal birokrasi hancur.

Minggu ke – 6

            Teori Montesqieu yaitu adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Di Indonesia dikenal dengan pembagian kekuasaan, namun pemisahan dan pembagian kekuasaan tersebut tidak secara konsekuen dilaksanakan, tidak ada negara yang menerapkan teori ini secara murni.

Ada teori panca praja, catur praja, dwi praja.

Menurut Inu Kencana Syafiie, pembagian kekuasan negara meliputi:

1.    Eka Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh satu badan.

2.    Dwi Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh dua badan

3.    Tri Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh tiga badan

4.    Catur Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh empat badan

5.    Panca Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh lima badan

Teori Dwi Praja

penyelenggaraan kekuasaan negara sering dibentuk menjadi dua:

-       Policy making (pembentukan kebijakan)

-       Eksekusi Policy (pelaksanaan atau eksekusi kebijakan)

Kedua bentuk ini menempatkan bentuk implementasi dari teori tadi sehingga kita dapat melihat pelaksanaan adalah merupakan bagian dari policy making, dari kedua konteks policy making dan eksekusi policy ini sulit dibedakan secara tegas adanya pemisahan kekuasaan dari Montesqieu.

Dalam pengertian pembentukan regulasi, sistem penyelenggaraan kita apa yang dilakukan oleh setiap pejabat harus berlandaskan hukum untuk itu regulasi sangat lah penting, bisa melahirkan pengawasan – pengawasan terkait dengan penyelenggaraan negara. Eksekutif mempunyai kekuasaan yang besar dalam penyelenggaraan negara ini konsepsi dwi praja yang kemudian dihilangkan dalam MPR kewenangannya.

  Presiden dan lembaga perwakilan rakyat kalau melihat model ini partai politik sangat menentukan arah perjalannan pemerintah itu sendiri. DPR menginginkan posisi yang kuat koalisi. Kekuasaan itu harus bisa dipertahankan tanpa hambatan untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang diambil. penetapan arah kebijakan itu sendiri tidak tetap atau tidak teguh.

            Upaya – upaya yang dilakukan untuk memberikan keseimbangan poicy making, peran masyarakat menjadi mines karena akan terbentuk kelembagaan, supra struktur, partai politik, infra struktur, suara rakyat makin lama makin hilang. Partai politik kalau menang mengeksekusi kebijakan kalau kalah mengkritisi kebijakan agar pemilu selanjutnya menang.

            Masyarakat menghimpun suaranya dalam lembaga untuk menghimpun latar belakang upaya untuk menertibkan pemerintah itu sendiri yaitu melalui LSM. Kalau LSM mengganggu eksekusi kebijakan, maka LSM itu menjadi koasi. Implementasi kekuasaan di negara kita menjadi rumit. DPR ditempatkan dalam UUD dan UU, sedangkan komisi tidak dapat ditempatkan dengan UU komisi tidak tetap beda dengan lembaga. LSM lebih cair karena mereka bisa melakukan apapun yang mereka kehendaki karena tidak terikat pada regulasi.

            GBHN terpaksa dilepaskan, pendekatan sentralistik harus kita lepas menjadi desentralisasi.                    

Kuliah minggu ke – 7

            Anggaran negara sudah sangat terbatas 20% untuk pendidikan 30% untuk membayar utang, dan 50% di bagi – bagi lagi.

Akibat Reformasi:

1.    reformasi dapat menjadikan birokrasi kita tidak stabil berkaitan dengan pelayanan maka selalu dikaitkan dengan pelayanan maka selalu dikaitkan dengan birokrasi.

2.    reformasi berakibat pada tuntutan kesejahtraan, apabila birokrasinya buruk maka rakyat akan menyalahkan dan menuntut untuk segera diperbaiki.

Badan Administrasi :

-       Teori Montesqieu

Presiden boleh membuat UU tapi tidak dalam posisi dengan DPR.

Usulan MPR – pemerintah tidak boleh mengusulkan UU harus oleh DPR. UU itu merupakan target DPR dalam masa kerjanya, mereka mempunyai peran legislasi yaitu membuat UU. Menurut Pak Adrian E. Rompis SH.,MH.,BBA DPR membuat UU seperti pabrik roti “diproduksi setiap hari” persoalannya menyangkut kepastian kalau UU diganti pemikirannya atau pada prinsipnya “dengan UU diganti akan lebih baik padahal belum tentu, alasan utama kita adalah tidak mungkin melanggar asas – asas hukum dalam UU, ex : retroaktif.

            Niat untuk membuat UU lebih banyak persoalan yang politis sifatnya , kekuatan politik selalu terkontaminasi untuk mendapatkan suara. Kalau ada perubahan UU itu menyangkut kepentingan umum atau kepentingan partai – partai politik? Menurut pak Adrian perubahan UU tidak selalu berkaitan dengan kepentingan umum padahal UU itu sendiri dijadikan pedoman bagi masyarakat.

            Selain kita berhadapan dengan birokrasi yang menjadi gemuk tapi juga berhadapan dengan peraturan – peraturan pekerjaan birokrasi.  Kalau tidak ada aturannya mereka tidak akan bekerja sesuai dengan sektornya. Pengaturan terhadap sektor – sektor tersebut dilakukan untuk masyarakat, adanya relasi antara sektor yang diatur dengan masyarakat persoalanya adalah sektor itu kecendrungannya terkait dengan pengaturan makin lama makin banyak. Contoh sektor pertanian regulasinya banyak sekali yang terkait dengan sektor pertanian.

            Tumpang tindihnya UU – pemisahan sektor – sektor yang diatur. Ex : Sektor ekonomi kecil dan menengah termasuk juga sektor pertanian. Satu sektor ada beberapa aturan UU yang berbeda. UU kehutanan – mengatur objek kehutanan tapi ada UU tentang Pemerintah Daerah di mana hutan merupakan milik pemerintah daerah?(dikelola atau ,milik)

            Jangan berpikir masalah akan selesai dengan adanya UU, hukum dan birokrasi kemudian bagaimana selesainya?tidak ada yang bisa menjawabnya.

Hubungan birokrasi dan Pelayanan publik.

            Tumpang tindih UU adalah suatu kondisi kalau mengandalkan UU persoalanya bisa  terselesaikan dengan manajemen pemerintahan. Istilah ego sektoral – manajemen pemerintahan (baca lagi).

Perselisihan selesainya manjemen PSSI : Hak suara ada liga – liga kalau menentukan suara dari hak pemprov adanya dualisme. Anggaran negara terhadap PSSI itu harus ditiadakan. Ketentuan yang lokal itu ditutup oleh ketentuan internasional – konflik negara tidak perlu ikut campur seperti di Inggris. Pemerintah punya keterbatasan untuk bertindak karena adanya FIFA dan Asean Game. Di negara Amerika Latin dibekukan, tapi mereka membangun kembali organisasinya dan mendaftarkan kembali ke FIFA dan diterima, dibekukan bukan berarti harga mati kalau dibekukan paling tidak bisa ikut SEA GAMES. kalau di daftarkan ke FIFA pembukuannya dicabut.

            Siklus bergejolak masyarakat 1966, kemudian adanya perubahan peralihan kepada masyarakat kemudian ada gerakan 1978. Titik jenuh dari masyarakat ada upaya reformasi namun tidak ada gaung yang besar karena banyak masyarakatnya yang apatis. Bandingkan dengan negara Mesir dan Libya pemerintahannya mengalami ujian dari masyarakat sekitar 30 tahunnan, di mana tumbuh dan besarnya generasi baru 40 – 50 tahun generasi lama dengan usia 60 – 70 tahun. Di Libya hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap Kadafi. Di Indonesia adanya ketidakpuasan terhadap hukum. Pergantian UU lebih ke pemberdayaan UU, ide atau cita anggota DPR. Penggantian UU :

-       merubah ketentuan – ketentuan yang ada

-       mematikan ketentuan – ketentuan yang ada

Ada yang merubah secara total, ada yang sebagian kalau 50 persen dirubah maka UU itu akan dicabut. Ada peraturan yang sedang berjalan, ada asas adanya UU yang menggantikan UU yang sebelumnya tidak boleh merugikan hak orang karena adanya UU yang sebelumnya telah berlaku.

            Kalau tidak ada UU DPR tidak akan bekerja, maka sudah menjadi pekerjaan rutin bagi DPR untuk membuat undang – undang. Dari ketiga lembaga kekusaan yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif tidak ada yang perlu di reformasi nanti juga pensiun sendiri kalau mau percepat saja aturan pensiunnya. di Indonesia ada yang sudah golongan 4 E namun waktu pensiunnya masih lama.

Kuliah tanggal 19 April 2011

Ada tugas khusus di kelas

“Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam penyelenggaraan negara”

            Teori hukum sebagai pembaharuan upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai jawaban atau kondisi ekonomi yang terpuruk dan politik yang tidak jelas.  Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah pembangunan. Dengan adanya pembangunan maka diharapkan ekonomi dapat berjalan baik.

            Ide adalah pemikiran – pemikiran secara ekonomi harus diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan, hukum harus mendapatkan tempat yang layak dalam pembangunan. Kebijaksanaan negara akan bertumpu pada GBHN, berisi peranan dari hukum, dicantumkan dalam GBHN, hukum sebagai sarana pembaharuan punya kaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah berkaitan dengan UUD’45 karena UUD dijadikan sumber hukum itu sendiri menjadi landasan atau patokan hukum positif.

            Hukum sebagai sarana pembaharuan, formalnya : upaya pemenuhan dalam kebijaksanaan negara. Materilnya : apa yang menjadi cita rakyat itu sendiri.

Berbangsa : Komunitas besar RI

Bernegara :  Bagian negara itu

            Dalam konteks bernegara mereka akan menjadi bagian kebijaksanaan sebagai objek kebijaksanaan negara. Berbangsa : sebagai satu kesatuan pada hakekatnya dalam tujuan yang sama yaitu keadilan dan kemakmuran itu sendiri, atau bagaimana meningkatkan masyarakat dari suasana tradisional menjadi modern. Persoalannya yang muncul : istilah modernisasi (seringkali diistilahkan dengan mode pakean yang lebih maju).

            Para sosiolog mengatakan modernisasi itu berkaitan dengan pemikiran.Istilah Prayudi dalam buku HAN : Modern itu adalah perubahan prilaku masyarakat yang menempatkan prilaku mereka pada sikap, dalam berbagai hal mereka dapat menghitung baik buruknya, untung ruginya sikap yang mereka ambil sehingga sikap mereka mandiri dan tidak terpengaruh pemikiran – pemikiran yang tidak logis.

            realiasasinya : demo, menunjukan sikap modern atau tidak?

Seringkali diaktualisasikan ketidakpuasaan dengan cara berdemo dan hal itu dianggap modern dan sikap diam dianggap sikap tradisional atau mungkin dapat berarti sebaliknya.

            Apakah kebijakan atau kebijaksanaan negara itu berjalan baik dilihat ukuran masyarakatnya, yang tidak pernah diukur adalah sikap yang tidak terlihat dalam masyarakatnya. Teori Prof. Mochtar : masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

            Yang harus dilihat itu dari masyrarakatnya bukan dari peraturannya yang baik tetapi masyarakatnya menerima atau tidak. UU ITE belum ada, PP – belum siap “masih di awang – awang” .

            Masih banyak masyarakat tradisional – apakah aturan itu sampai menyentuh masyarakat tradsional. Apakah aturan itu sampai menyentuh masyarakat tradisional.

            Masyarakat dulu harus dirubah…masyarakat dapat menilai baik atau tidak setelah berhadapan itu. DPR beda lagi…sarana atau alat itu (hukum harus lahir dari masyarakat) hal ini berarti masyarakatnya harus modern artinya dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Apa bedanya hukum sebagai sarana dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat?

Istilah tersebut tidak ada bedanya namun dalam implementasinya berbeda, kalau alat : cenderung sebagai pemaksa/pakasaan yaitu dengan hukumnya.

Sarana : menampung kepentingan masyarakat yang harus dipelihara dan digunakan.

Tergantung dengan faktor apa yang menambahnya apakah masyarakat – modern tergantung parameternya.

            Modernisasi : pola – pola hubungan itu sendiri :  ikatan – ikatan akan menjadi longgar. SKB dua menteri di tolak oleh dua pihak :

1.    Pihak pro demokrasi : tidak hanya SKB tapi UU penistaan agama juga harus dihilangkan.

2.    Pihak tidak pro demokrasi : hanya SKBnya saja.

            UU PMA (Penanaman Modal Asing), direvisi tahun – tahun kemarin, UU ini ada dua persoalan :

-       tidak dekat dengan perubahan – perubahan itu terjadi;

-       UU tidak difasilitasi untuk berubah walaupun masyarakatnya membutuhkan.

Setelah krisis UU PMA itu mundur, Knp?

Padahal sangat dibutuhkan. Ada UU yang belum berjalan baik yaitu UU ketenagakerjaan. UU itu harus bisa menampung kepentingan masyarakat (sarana) atau alat (paksa) kalau lihat teori Prof. Mochtar jangan hanya mengandalkan sarana tapi juga alat.